ilustrasi

Kasus pemecatan guru bernama Rumini (44) karena mengungkap dugaan pungli di SDN 02, Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren mengundang komentar dari Aktivis Kota Tangerang Selatan.

Salah satu aktivis 98 yang tergabung dalam Gerakan Nasional Untuk Rakyat (GNR) Iman Ahirman menanggapi bahwa Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany harus tegas memecat kepala Dindikbud Tangsel, Taryono.

“Rumini ini kalo saya bilang itu hero atau pahlawan karena dia mencoba membongkar kebobrokan berupa pungli yang ada di Tangsel. Saya ingin walikota Airin bertindak tegas dengan mencopot kepala dinasnya, karena yang menandatangani surat pemecatan guru itu kan dia,” ungkap Iman di kawasan Puspemkot Tangsel, Senin (1/7).

Ia menganggap kasus tersebut sudah menjadi besar. Sehingga bukan hanya pihak Inspektorat yang harus turun, melainkan menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus ikut menyelidiki.

“Iya ini udah KPK juga harus menyelidiki kasus ini. Tapi saya dengar si Dindik sudah disuruh KPK,” ujarnya.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengaku belum bisa membuat kebijakan sebelum mendapat informasi secara detail.

“Saya meminta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk terjun langsung menginvestigasi seluruh hal berkaitan dengan dugaan pelanggaran maupun administrasi pada kasus Rumini ini,” tutur Airin saat dikonfirmasi, Senin (1/7) di area Puspemkot Tangsel, Ciputat.

“Pada intinya bahwa saya sudah katakan, cek ke lapangan, cek secara data, cek secara administrasi, lakukan apa yang biasa inspektorat lakukan, manakala ada informasi mengenai hal tersebut (pungli), sehingga bisa memaparkan menyampaikan kepada saya secara lengkap, detail dan regulasi ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Menurut Airin, dirinya sudah meminta Inspektorat, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Dinas Pendidikan untuk mengecek hari Senin ini. “Hasilnya segera laporkan ke saya. Sehingga kebijakan, keputusan apa yang akan kita lakukan.

Sementara Dinas Pendidikan Tangerang Selatan melakukan investigasi yang kedua terhadap SD Negeri Pondok Pucung 02, Tangerang Selatan.

Investigasi dilakukan di dalam ruang guru diikuti oleh kepala sekolah, dewan komite, dan beberapa guru. Acara yang dimulai pada pukul 10.00 itu berlangsung tertutup.

Investigasi tersebut juga hanya terfokus pada satu ruangan, tidak ada kegiatan pemeriksaan di ruangan lainnya.

Usai pertemuan, sekitar pukul 11.00, Kepala Seksi PTK Pendidikan Dasar (Dikdas) Tangerang Selatan, Hasim mengatakan bahwa dia dan timnya tidak menemukan bukti-bukti adanya pungutan liar ( pungli) di sekolah tersebut.

“Ya, kita ada bahas (pungli), tapi neggak ada itu, salah,” katanya singkat kepada wartawan.

Hasim enggan memberikan keterangan lebih lanjut kepada wartawan. “Tanya saja sama sekolahnya,” ujar dia.

Sementara itu, ditemui terpisah, Kepala Sekolah SDN Pondok Pucung 02, Suriah menyatakan hal yang sama dengan Hasim.

“Semuanya sudah clear, tidak ada tuduhan pungli,” katanya singkat.

Dia enggan berkomentar banyak mengenai hasil pertemuan atau investigasi.

Selain itu, Suriah juga tidak mau berkomentar alasan sekolah memecat guru honorer, Rumini, yang pertama kali melaporkan adanya pungli di sekolah tersebut.

“Kalau wartawan kan tahunya seperti itu, ini sudah proses, selebihnya saya no comment. Pokoknya jawabannya sama dengan Pak Kadis (Kepala Dinas)” katanya. (den)