Kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, di Kecamatan Ciputat, Tangsel.

Sebagai bagian dari aset provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan adalah salah satu Kota paling maju dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Banten. Hal ini juga diperkuat oleh besarnya APBD Tangerang Selatan dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2018, APBD Tangsel mencapai pada angka 3,45 Triliun. Meski begitu, besarnya APBD Tangsel rupanya tidak juga selaras dengan kondisi yang ada.

Dalam hal ini tidak sedikit penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, serta tindakan-tindakan yang sifatnya koruptif. Dibawah Kepemimpinan Hj. Airin Rachmi Diany sebagai Walikota, kondisi Tangerang Selatan diusiannya yang genap 10 Tahun ini, masih banyak masalah masalah yang akut yang harus dituntaskan. Salah satunya yang paling banyak terjadi adalah, penyalahgunaan wewenang, jual beli jabatan, serta bocornya APBD Tangsel dalam alokasi anggaran pembangunan fisik maupun non fisik.

Misalnya pada tahun 2018 ini, hal yang paling banyak menjadi sorotan adalah soal, selisih anggaran yang terjadi di Dinas Perhubungan (Dishub), tidak maksimalnya pembangunan Bedah Rumah yang dalam hal ini adalah program pemerintah kota Tangerang Selatan, serta yang paling aktual, adalah soal penyalahgunaan wewenang Dinas DPMP3AKB di Tangerang Selatan, yang menggelontorkan alokasi anggaran tahun 2018 sebesar 1 Miliar lebih kepada P2TP2A.

Mari Kita Rinci dan Amati Persoalannya. Pernah mendengar program Bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Tangsel? Adalah salah satu program Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimta), pada tahun 2018 ada 158 Rumah yang menjadi sasaran target dan dibangun, dengan anggaran sebesar 11 Miliar, yang alokasi per/rumah sebesar 71 juta rupiah.

Namun demikian, dalam prakteknya dari jumlah 158 rumah yang dibedah, rupanya tidak maksimal, bahkan berdasarkan hasil survei lapangan, ada beberapa rumah yang belum 3 tahun sudah retak. Ini artinya, dalam prakteknya agenda-agenda pembangunan non fisik di Tangsel ini berpotensi dan terindikasi korup.

Belum lagi soal selisih anggaran, pada Dinas Perhubungan, seperti ditemukan Pada Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD). Konteks selisih itu terlihat dari Kebutuhan DPA-PD dengan Surat Penyediaan Dana (SPD) tidak sesuai dan lebih besar pada saat pencairan. Dari data itu disebutkan bahwa, kebutuhan anggaran sebesar 8,5 Miliar terhitung (11 bulan) sementara pada saat dicairkan mencapai sebesar 31 Miliar. Dalam logika birokrasi, hal ini jelas dapat dikatakan sebagai tindakan koruptif. Sebab dalam hal ini negara mengalami kerugian.

Hal yang paling terlihat dalam penyalahgunaan wewenang ini juga ada pada Dinas DPMP3AKB. Sebagai dinas yang berfungsi dan berperan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, keluarga serta anak. Dinas ini juga sangat sangat bermasalah. Kenapa begitu? Pertama, kita berbicara soal peran dan fungsi DPMP3AKB seperti diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwal).

Bila kita mengacu pada Perda No 5 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah Daerah, dan Perda No 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah. Maka sangat jelas setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tangerang Selatan memiliki Unit Pelayanan Teknis (UPT). Ini dibentuk untuk mempermudah cara kerja dinas, dalam realisasi program. Baik program fisik maupun non fisik. Namun faktanya, misalnya Dinas DPMP3AKB jelas mendompleng program kepada lembaga non UPT Seperti diatur dalam Perda maupun Perwal.

Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Nomor: 1202120201001600152 Tahun Anggaran 2018, DPMP3AKB Kota Tangerang Selatan mendompleng satu program bernama Penguatan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Anak. Adapun bentuk kegiatan ini adalah Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan total anggaran sebesar 1.092.590.800,00 atau Satu Miliar lebih. Padahal bila kita lihat secara aturan, baik Perda maupun Perwal posisi P2TP2A jelas bukan bagian daripada UPT DPMP3AKB.

Dalam hal ini juga, sebagai organisasi non UPT atau OPD. Seharusnya mekanisme penggelontoran anggaran tersebut harus melalui proses hibah. Faktanya persoalan ini juga terjadi, bahkan sudah berjalan sejak tahun 2017 sampai 2018. Apakah ini adalah bagian dari pelanggaran? Sangat jelas ini adalah bagian dari pelanggaran. Dalam hal ini, persoalan persoalan seperti itu banyak terjadi di setiap OPD di Tangerang Selatan. Maka dalam hal ini, sudah seharunya Badan Pusat Keuangan (BPK) RI maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Turun ke Tangerang Selatan.

Sebab, tanpa kehadiran dua lembaga tersebut, praktek-praktek culas, koruptif, serta penyalahgunaan wewenang akan terus dilakukan oleh semua OPD di Tangerang Selatan. Kenapa demikian, karena fungsi pengawasan kerja OPD baik itu DPRD, Kejaksaan maupun Kepolisian sangat lemah. Dalam menyikapi hal tersebut, kami Pengurus HMI Cabang Ciputat mengajak kepada semua pihak untuk duduk bersama dengan Komisariat-Komisariat HMI Se Cabang Ciputat.

Deni Iskandar

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Ciputat.