ilustrasi

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, lingkungan hidup menjadi salah satu bagian yang mesti diselenggarakan oleh pemerintah demi berjalannya kehidupan masyarakat yang baik dan benar. Lingkungan hidup juga menjadi salah satu pelayanan publik yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti persoalan kebersihan dan pertamanan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan sebagai pihak penyelenggara lingkungan hidup mempunyai tanggung jawab besar dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam pengelolaan sampah yang ada di daerah, tanggung jawab tersebut diamanatkan oleh Perda Tangsel Nomor 03 Tahun 2013 Pasal 08 Point 02, bahwa Dinas bertanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah. Artinya segala bentuk permasalahan tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah harus dapat diselesaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, penyelenggaraan pengelolaan yang dimaksud seperti, menetapkan tempat TPST atau TPA, melakukan pemantauan setiap 6 bulan sekali serta melakukan pembinaan dan pengawasaan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.

Leo Purnama Aji Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Teknik Universitas Pamulang mengatakan tanggung jawab yang sudah diamanatkan oleh Perda tersebut tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel, Leo berpendapat berdasarkan data yang dihimpun oleh Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), menurutnya hanya ada 16 TPST 3R yang berfungsi dari 44 TPST 3R yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan.

“Artinya pengelolaan sampah ditangsel dengan TPST 3R belum dijalankan dengan optimal, seharusnya dengan rencana yang begitu matang dan tuntutan permasalah yang begitu besar pengoptimalisasian 44 TPST 3R sudah seharusnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup karena hal tersebut dirasa bisa menjamin berkurangnya sampah yang ada dikawasan Kota Tangerang Selatan,” tutur Leo, Selasa (23/10/2018).

Leo juga menyebut perkara lain yang menyangkut sampah, yaitu sampah yang sudah didaur ulang oleh masyarakat menjadi kerajinan tangan yang cantik ataupun kompos padat dan cair belum bisa menjadi solusi permasalahan sampah yang ada, karena kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap sampah dengan mendaur ulang memiliki keterbatasan pada sistem pemasaran dan target pemasaran yang masih sedikit, sehingga kerja kelompok tersebut tidak berjalan dengan maksimal.

“Dalam hal ini pemerintah juga mesti ikut turut andil bagaimana pemasaran produk hasil pengelolaan sampah bisa berjalan lebih maju disbanding dengan penumpukan sampah,” tambah Leo.

Dalam pandangan Leo, permasalahan-permasalahan yang ada tentunya tidak lepas dari bagaimana kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan yang terlihat tidak serius dalam mebenahi permasalahan sampah, menurutnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel saat dimintai keterangan terkait belum optimalnya TPST 3R dalam Forum Komunikasi Publik yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah Dan Informasi Regional (PATTIRO) beberapa waktu lalu, DLH mengelak dengan alasan, permasalah pembangunan TPST 3R mesti melibatkan Dinas Tata Ruang Kota Tangerang Selatan.

“Artinya disini telah adanya kurang koordinasi antara dua belah pihak yang menyebabkan kerugian masyarakat karena tidak dapat merasakan pelayanan publik secara maksimal disamping itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dirasa telah melakukan sebuah pemborosan anggaran karena TPST 3R yang seharusnya ada di 44 tempat faktanya hanya ada 16 yang berfungsi. Ini merupakan hal yang amat sangat merugikan masyarakat Kota Tangerang Telatan,” tegasnya.

Leo berharap persoalan sampah di Tangerang Selatan dapat segera teratasi, karena sampah memiliki dampak yang begitu buruk bagi kehidupan masyarakat oleh polusi udara akibat bau busuk sampah, sumber penyakit serta bencana alam seperti banjir.

“Permasalahan tersebut bisa datang kapan saja jika pengelolaan sampah di daerah masih buruk, untuk itulah pentingnya kesadaran masyarakat agar dapat menjaga lingkungan agar terhindar dari dampak yang disebabkan oleh sampah, dan pemerintah dituntut untuk memfasilitasi hal tersebut agar pengelolaan sampah pun berjalan dengan baik dan benar. Karena sampah adalah milik kita dan juga tanggung jawab bersama,” tutupnya.