(foto : ilustrasi)

Pembangunan ekonomi gaya International Monetary Fund (IMF) dan Word Bank (WB) dengan mengedepankan Liberalisasi Ekonomi memaksa dan mendikte kepentingan Ekonomi Nasional bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Krisis ekonomi kapital/berbasis modal dibelahan negara Eropa dan Amerika memaksa lembaga ekonomi Bretton (IMF-WB) mencari alternatif ekonominya dengan menjadikan negara-negara berkembang sebagai penyedia bahan baku, tenaga kerja dan pasar komoditas bagi negara-negara kapitalis. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan IMF-WB hanya menciptakan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan eksploitasi.

Peoples’ Global Conference (PGC) Against IMF-WB atau Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB adalah salah satu dari sejumlah gerakan yang mengkritik dan menolak agenda pertemuan IMF-WB di Bali. Kamis, (11/10/2018) lalu, acara konferensi penolakan yang PGC gelar terpaksa dibubarkan oleh aparat kepolisian.

Kurniawan Sabar Direktur INDIES dan panitia penyelenggara Peoples Global Conference Against IMF – WB menyampaikan protesnya terhadap aksi pembungkaman yang dilakukan aparat kepolisian. Menurut Kurniawan Civil Society Organization (CSO) dari seluruh dunia akan mengadakan Konferensi Global (PGC) Rakyat di Denpasar.

“Namun, PGC terus terancam. Setelah pelarangan seluruh Bali pada acara-acara publik dan ada upaya untuk membatasi penyelenggaraan konferensi rakyat, menurutnya pemerintah menggunakan berbagai bentuk penandaan teroris melalui poster di tempat umum, mengedarkan pesan teks yang mengancam untuk menghentikan PGC, upaya tersebut dilakukan pemerintah untuk membatasi kebebasan berkumpul,” ungkap Kurniawan dalam Forum Civil Society Organization (CSO) di Annual Meeting IMF-WB.

Selain itu, Kurniawan menjelaskan bahwa aparat kepolisian juga secara tidak masuk akal meminta salinan paspor dari delegasi Internasional yang akan bergabung dengan PGC meskipun tidak ada dasar hukum untuk persyaratan tersebut, padahal banyak CSOs yang berpartisipasi adalah peserta yang terakreditasi untuk Pertemuan Tahunan resmi PGC.

“Ini tidak adil. Dalam hal ini, IMF dan bank dunia tidak melaksanakan kebijakannya tentang inklusi, investasi dalam modal manusia dan kapasitas sektor publik,” tegasnya.

Dikutip dari metaruang.com Juru Bicara PGC Rahmat Ajiguna menerangkan akibat buruk dari pertemuan IMF-WB di Bali, menurutnya pertemuan tersebut tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia, bahkan dunia. Karena IMF-WB berupaya mendominasi dan mengkooptasi kepentingan rakyat.

“Di annual meeting, itu tidak membicarakan bagaimana dampak pembangunan yang didanai oleh IMF dan Bank Dunia, atau bagaimana penyelesaian dampak pembangunan mereka yang dirasakan oleh rakyat,” terangnya.

Dampak-dampak tersebut menurut Rahmat, misalnya seperti penggusuran yang tidak jelas penyelesainyannya. Bukan hanya mekanisme (penyelesaian masalah tersebut) saja yang harus dibangun, tapi juga implementasinya.

“Karena Indonesia juga mengubah banyak kebijakan yang melegalkan penggusuran itu. Misalnya UU No. 2 Tahun 2012 soal Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum,” tutur Rahmat yang juga Ketua Umum Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).

Rahmat menyebut ada tiga skema neoliberalisme yang berkaitan dengan penguasaan lahan serta dapat merugikan rakyat, yaitu soal deregulasi atau perubahan kebijakan, investasi/penanaman modal dan impor kapital atau mendatangkan investasi dari luar.

“Bank Dunia itu menyusun mekanisme complain. Ketika rakyat mendapatkan dampak pembangunan itu, mereka bisa complain pada Bank Dunia. Tapi, penyelesaian complain itu ‘kan pada akhirnya lebih banyak menguntungkan Bank Dunia. Misalnya, bukannya membatalkan proyek tersebut, tapi yang dilakukan hanyalah sebatas perbaikan insignifikan bagi rakyat,” lanjutnya.

Akibatnya, dalam memprotes proyek-proyek yang dianggap merugikan rakyat, rakyat selalu kalah dalam persoalan sengketa tanah. Rakyat sudah tidak bisa berbuat apa-apa ketika UU itu (UU No 12 Tahun 2012) yang dipakai.

“Misalnya, ketika rakyat menolak pembangunan tersebut karena merugikan rakyat, ada undang-undang yang menyatakan pemerintah hanya memberikan waktu 90 hari untuk negosiasi. Kalau tidak ada kesepakatan dalam negosiasi tersebut, nanti uangnya akan dititipkan di pengadilan dan pembangunan atau penggusurannya akan terus berjalan. Ini contoh bagaimana undang-undang yang dibuat akhirnya lebih menguntungkan Bank Dunia,” tuturnya.

Terkait reforma agraria. (Bank Dunia) memberikan pinjaman kepada Indonesia sekitar Rp 2,9 Triliun ditandangi oleh Kepala BPN dan Menko Ekonomi untuk mempercepat reforma agraria yang dipromosikan pemerintah. Namun Rahmat menilai reforma agraria itu tidak berkaitan sama sekali dengan kesejahteraan rakyat, karena hanya menyasar di ranah sertifikasi dan transmigrasi.

“Tidak punya impact sama sekali. Jika membicarakan reforma agraria, ‘kan hakikatnya untuk mengurangi ketimpangan dan monopoli tanah. Nah, reforma agraria yang dicanangkan pemerintah justru tak menyentuh sama sekali ke ranah itu. Malah sebaliknya, program tersebut mengakomodasi konsolidasi lahan. Karena di situ juga akan dibangun bank tanah, sertifikasi tanah. Artinya, tujuan dari reforma agraria yang dipandu Bank Dunia ini justru memiliki tujuan agar pelepasan tanah jadi legal karena diberi sertifikat, dan lainnya,” tutupnya.