Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dari sekitar 200 pejabat di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sekitar 63% pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih belum laporkan harta kekayaannya. Sementara bagi pejabat negara yang lalai dalam melaporkan harta kekayaannya terancam mendapat sanksi administratif.

Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas Direktur LHKPN KPK Kunto Ariawan saat melakukan sosialisasi pengisian laporan harta kekayaan pejabat negara secara elektronik (e- LHKPN) terhadap seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Tangsel, Kamis (11/10/2018) di Kantor Wali Kota Tangsel, Jalan Raya Serua, Maruga, Ciputat.

Kunto mengatakan di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel, ada sekitar 200 pejabat negara yang mesti melaporkan harta kekayaannya ke KPK. “Yang wajib lapor ada sekitar 191 atau 200-an kalau enggak salah. Dan sekarang kan pengisiannya secara elektronik, sehingga diharapkan mempermudah,” terang Kunto.

Namun, kata Kunto, target yang ditetapkan KPK terhadap kepatuhan pejabat dalam melaporkan hartanya masih jauh dari yang diharapkan, alias kurang patuh terhadap pelaporan harta kekayaan. “Kurang ya (kepatuhannya). Target kita itu 85% , di sini masih 37%,” bebernya.

Dirinya mengungkapkan, nantinya akan ada sanksi yang diberikan jika para pejabat negara lalai dalam melaporkan hartanya. Sanksi tersebut diberikan langsung oleh pimpinan daerah setempat. ” Sanskinya sanksi administratif ya, yang negakkan pimpinan daerah. Bu Wali (Airin Rachmi Diany) di sini sudah mengeluarkan Perwal LHKPN,” ungkapnya.

Terakhir, Kunto menghimbau agar para pejabat di Tangsel mau secara berkala melaporkan semua harta yang dimiliki kepada KPK, sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Apalagi dalam sosialisasi ini, telah diterangkan mengenai tata cara terbaru pengisian laporan kekayaan.

“Semoga pejabat di Tangsel mau melaporkan harta kekayaannya setahun sekali. Kan untuk membentengi mereka juga supaya tidak menyalahgunahi wewenang,” ujarnya.